Inul Daratista Geram Protes Kenaikan Pajak Malah Dibully, Artis Kaya Raya Deketin Capres Malah Dipuji



BERINTING - Baru-baru ini, Inul Daratista memberikan kritik keras terhadap artis kaya raya yang dinilainya gencar mendekati calon presiden (Capres) demi keuntungan pribadi.

Sindiran tersebut muncul setelah Inul Daratista mendapat kritik karena memprotes kenaikan pajak hiburan, termasuk di bisnis karaoke miliknya.

Inul Daratista mengungkapkan bahwa kenaikan pajak tersebut telah membuat bisnis karaoke Inul Vizta mengalami penurunan pengunjung dan pengurangan jumlah karyawan. 

Menurutnya, bisnisnya bisa "amblas" karena kenaikan pajak sebesar 40-75 persen. 

Setelah melakukan protes, Inul Daratista malah dihujat karena sebelumnya pernah mempromosikan Omnibus Law/Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi kebijakan pajak tersebut.

Dalam sindirannya, Inul Daratista menyebut artis kaya raya yang mendekati calon presiden hanya mencari aman dan bersedia dibayar mahal. 

Sebaliknya, ia merasa dihujat hanya karena mengeluhkan kenaikan pajak.

"Sesama bayaran saling back up, yg bikin goyang dibantai macam saya yg jelas2 bisa kasih makan org dgn bener. Mata hati kalian taruh dimana??" ujar Inul Daratista melalui Instagram Story-nya.

Pedangdut tersebut juga menyebut bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk memberi makan banyak orang selama bertahun-tahun, sementara artis lain hanya mendapat makan setiap lima tahun sekali. 

Inul Daratista mengungkapkan rasa kesalnya terhadap komentar negatif dan bullying yang ia terima.

Selain itu, Inul Daratista juga menyentil soal uang haram dalam sindirannya, menyebut bahwa sebagian uang yang digunakan untuk membela yang tidak bisa membayar pajak adalah hasil keringatnya yang diberikan kepada negara.

Pada kesempatan lain, pengacara Hotman Paris juga turut mengungkapkan keberatannya terhadap kenaikan tarif pajak hiburan, menyebutnya sebagai yang terbesar di dunia. 

Ia bahkan mengajukan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna menunda implementasi tarif pajak tersebut. 

Hotman Paris membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara lain yang menurunkan pajak hiburan untuk meningkatkan sektor pariwisata mereka.**

Sumber: Tribun

0 Komentar